Daftar masalah praktik apoteker

Daftar masalah praktik apoteker


Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan APTFI tahun 2016 lalu mengeluarkan Standar Kompetensi Apoteker. Ada yang menarik, pada dokumen tersebut dilampirkan daftar masalah baik pada pasien maupun pada apoteker sendiri yang telah berhasil diidentifikasi oleh kedua organisasi tersebut.

Daftar masalah ini disusun sebagai acuan bagi institusi penyelenggara pendidikan apoteker dalam menyiapkan lulusan yang memiliki karakter yang baik. Selama pendidikan mahasiswa perlu terpapar dengan berbagai permasalahan terkait obat yang dihadapi pasien/masyarakat maupun permasalahan yang berasal dari diri pribadi seorang apoteker. Pemahaman tentang berbagai permasalahan praktik kefarmasian diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme lulusan.

Berikut daftar masalah praktik apoteker, sedangkan daftar masalah obat pasien ada di artikel berikut.

Masalah dari diri Apoteker

  1. Melakukan praktik profesi tanpa mengetahui standar pelayanan kefarmasian.
  2. Melakukan praktik profesi tidak mengikuti standar pelayanan kefarmasian.
  3. Tidak hadir dalam waktu praktik atau hadir di tempat kerja namun tidak melakukan pelayanan kefarmasian.
  4. Melakukan praktik profesi tidak sesuai dengan SPO atau tidak memiliki SPO.
  5. Tidak mengetahui regulasi atau tidak mengikuti perubahan regulasi tentang obat.
  6. Tidak mengetahui regulasi atau tidak mengikuti perubahan regulasi tentang pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kefarmasian.
  7. Kurang memiliki kesadaran untuk mematuhi regulasi tentang praktik kefarmasian.
  8. Melayani pembelian obat tanpa resep untuk obat-obat yang termasuk dalam kategori obat- obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep (obat keras antibiotik, prekursor, psikotropika, narkotika).
  9. Kurang memiliki kepedulian terhadap penyalahgunaan obat atau adanya obat palsu.
  10. Membeli obat dan sediaan farmasi lainnya dari jalur ilegal atau tidak jelas perijinannya.
  11. Tidak memberikan informasi, edukasi dan/atau rekomendasi tentang obat & sediaan farmasi lainnya secara tepat dan lengkap sehingga terjadi kesalahan dan/atau ketidak-tepatan penggunaan obat.
  12. Menyerahkan obat dengan device khusus, antara lain inhaler, tablet sublingual, suppositoria tanpa disertai pemberian informasi dan petunjuk yang tepat sehingga terjadi kesalahan dalam penggunaannya.
  13. Tidak mengenali sumber informasi yang relevan dan akurat.
  14. Kurang mampu melakukan penelusuran informasi dan/atau memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi (ICT) dalam melakukan penelusuran informasi terkait obat dan sediaan farmasi lainnya.
  15. Tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang kefarmasian/kesehatan.
  16. Tidak mengikuti perkembangan obat baru sehingga salah me mberikan informasi, baik kepada pasien maupun kepada tenaga kesehatan lain.
  17. Belum mampu memenuhi tuntutan kebutuhan informasi terkait obat yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan lain, antara lain respon time terhadap query lambat.
  18. Informasi yang diberikan kepada sejawat atau tenaga kesehatan lain tidak didasari EBM (Evidence Based Medicine) dan/atau referensi yang relevan. [Oleh karena itu, saya buat halaman tentang EBM berikut]
  19. Pemahaman mengenai pelayanan kefarmasian yang berfokus kepada pasien (patient care process) masih rendah.
  20. Beranggapan pelayanan kefarmasian yang berfokus kepada pasien adalah kegiatan yang menyita waktu, buang-buang waktu, dan bukan prioritas.
  21. Pemahaman tentang drug related problem, adverse drug reaction, medication error, obat off label masih rendah. [Oleh karena itu, saya membuat halaman OFF-LABEL dan Efek samping berikut]
  22. Tidak memperhatikan ED (Expiration Date) saat menyerahkan obat dan/atau sediaan farmasi lainnya ke pasien.
  23. Tidak memahami batasan BUD (Beyond Use Date) saat meracik obat (compounding).
  24. Tidak melakukan pelayanan berkelanjutan (continuity of process) sehingga pasien tidak patuh, penggunaan obat tidak tepat, atau terjadi ESO (Efek Samping Obat).
  25. Pasien sulit bertemu apoteker untuk mendapatkan informasi obat atau sediaan farmasi lainnya karena apoteker tidak berada di tempat praktik.
  26. Tidak membuat dokumentasi pelayanan kefarmasian (PMR) yang berdampak pada terjadinya masalah terkait obat seperti reaksi alergi atau efek samping yang berulang.
  27. Tidak memahami konsep dan pentingnya PMR.
  28. Tidak melakukan monitoring pengobatan pasien sehingga pasien mengalami alergi atau efek samping obat tanpa memperoleh solusi.
  29. Tidak memberikan penjelasan yang memadai sehingga pasien tidak patuh terhadap pengobatan yang dijalani, menggunakan obat hanya seperlunya saja, menghentikan pengobatan karena merasa sudah sembuh atau karena takut terkena efek samping.
  30. Tidak memahami jenis informasi yang semestinya hanya diberikan kepada tenaga profesional kesehatan dan yang diberikan kepada masyarakat.
  31. Tidak menghormati hak pasien, antara lain mengarahkan pasien untuk membeli obat tanpa memberikan penjelasan dan tanpa memperhatikan kebutuhan/kemampuan pasien.
  32. Memberikan informasi pasien kepada pihak yang tidak berkepentingan, memberikan data/ informasi penjualan obat ke pihak pemasaran/distributor.
  33. Kurang percaya diri saat berkomunikasi dengan pasien.
  34. Kurang mampu menggunakan bahasa awam/ istilah yang mudah dipahami pasien.
  35. Memberikan penjelasan kepada pasien namun tidak jelas, kadang membingungkan.
  36. Merasa rendah diri saat berkomunikasi dengan dokter.
  37. Menempatkan diri sebagai staf/bawahan saat berkomunikasi dengan atasan atau pemilik sarana kefarmasian, bukan sebagai profesi yang memiliki kewenangan
  38. Kurang mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan staff yang lebih senior.
  39. Tidak dikenali oleh pasien sebagai tenaga profesional yang ahli tentang obat

Masalah di sarana pelayanan kefarmasian

  1. Profesi kesehatan lain menganggap apoteker, khususnya apoteker di apotek hanya berfokus pada kepentingan bisnis.
  2. Peran apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan masih dipandang kurang penting.
  3. Ketersediaan apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan masih terbatas.
  4. Jasa pelayanan apoteker masih dipandang setara dengan staff biasa.
  5. Tenaga kesehatan lain, terutama dokter sulit diajak komunikasi.
  6. Tuntutan kewajiban belum seimbang dengan jasa profesi yang diterima.
  7. Pemilik sarana apotek (PSA) tidak menepati kewajiban sebagaimana disepakati di kontrak kerja.
  8. Masih adanya pemilik sarana apotek dalam perijinan.
  9. PSA meminta apoteker untuk tidak hadir praktik profesi.
  10. Organisasi profesi belum maksimal memperjuangkan solusi permasalahan praktik apoteker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s