Daftar industri farmasi Indonesia 2017

Last update: May 23, 2018

Industri farmasi adalah bisnis menjanjikan dan dari sinilah obat-obatan diproduksi. Daftar berikut adalah industri farmasi Indonesia (PMDN) baik milik pemerintah atau swasta, tidak termasuk PMA (modal asing). Secara sekilas ada 174 perusahaan farmasi tersebar dari ujung barat hingga timur Indonesia. Dan tentu saja, dari ratusan tersebut paling banyak berada di Pulau Jawa. Berikut daftar lengkapnya:

Mix Up dan cross contamination

Dengan dilaksanakannya GMP ini, menjamin bahwa produk secara konsisten diproduksi dan dikontrol. Mencegah atau menghindari risiko yang tidak bisa dikontrol oleh testing produk. Resiko yang harus dihindari adalah cross contamination dan mix-ups.

Validasi pembersihan (cleaning validation)

Validasi pembersihan bertujuan untuk memberikan dokumentasi secara tertulis bahwa prosedur pembersihan yang berlaku dan digunakan sudah tepat dan dapat dilakukan berulang-ulang (reliable dan reproducible). Dengan divalidasinya proses pembersihan tersebut, diharapkan tidak akan mengontaminasi produksi berikutnya. Parameter yang diawasi dalam validasi ini adalah sisa residu dan kadar kontaminan baik dari bakteri, jamur, maupun senyawa kimia lain.

Uji endotoksin bakteri menggunakan LAL test

Endotoksin bakteri adalah molekul lipopolisakarida, yang merupakan komponen dinding sel bakteri gram negatif, yang dapat menimbulkan respon pirogenik (demam).

Endotoksin adalah toksin pada bakteri gram negatif berupa lipopolisakarida (LPS) pada membran luar dari dinding sel yang pada keadaan tertentu bersifat toksik pada inang tertentu. Lipopolisakarida ini disebut endotoksin karena terikat pada bakteri dan dilepaskan saat mikroorganisme mengalami lisis atau pecahnya sel. Beberapa juga dilepaskan saat replikasi bakteri. Komponen toksik pada LPS adalah bagian lipid atau lemak, yang disebut lipd A. Komponen lipid A ini bukanlah struktur makromolekuler tunggal melainkan terdiri dari susunan kompleks dari residu-residu lipid.

Proses penimbangan di perusahaan farmasi

Penimbangan, merupakan proses krusial bin penting dalam perputaran roda produksi obat. Betapa tidak, dari sini akan menentukan kadar kuantitatif zat aktif, komponen yang pas buat bahan eksipien supaya didapat sediaan yang bagus dan stabil.

Ruangan penimbangan pun tidak sembarangan. Tempat penimbangan bahkan pakai LAF (Kelas I/II), pakaian spesial untuk menimbang, dan prosedur penimbangan pun dijaga ketat. Berikut gambaran proses penimbangan di perusahaan farmasi:

Struktur organisasi perusahaan farmasi

Sebenarnya ada beberapa model struktur organisasi yang ada di perusahaan farmasi. Namun, sudah ada ketentuan dari BPOM bahwa harus ada dua unit terpisah dan berjalan secara independen dalam hal fungsinya yaitu Bagian Produksi dan Bagian Quality. Bagian produksi bertugas memproduksi obat, sedangkan Quality tentunya menjadi “polisi” kualitas dari pekerjaan Produksi.

Re-kualifikasi perubahan autoclave

Re-kualifikasi dilakukan karena adanya usulan dari departemen tertentu karena adanya perubahan pada alat, cara kerja, atau pendukung. Dalam hal ini diambil salah satu contoh yaitu rekualifikasi karena perubahan autoclave. Sebuah perusahaan infus, dalam tahap akhirnya adalah melakukan sterilisasi produk menggunakan autoclave. Jangan dibayangkan autoclave hanya kecil-kecil seperti di leb atau kampus. Tapi di sini adalah autoclave besar, di mana troli-troli yang berisi botol infus bisa masuk, bahkan personel/orang pun bisa masuk dalam alat ini.

Production Planning and Inventory Control (PPIC)

PPIC atau Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan adalah departemen yang menjembatani departemen Marketing dengan departemen-departemen lain seperti Produksi, R&D, Finance dan lain-lain untuk mencapai pengelolaan material secara tepat (tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat biaya). Tugas PPIC antara lain membuat rencana produksi dengan berpedoman pada rencana sales marketing.

Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)

Peraturan tentang wajib menerapkan CPOB bagi industri farmasi didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.43/Menkes/SK/VII/1989 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik. Langkah tersebut diikuti dengan keluarnya Surat Keputusan Direktorat Jenderal POM No.05411/A/SK/XII/1989 mengenai Petunjuk Operasional Penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik, yang direvisi pada tahun 1990.